Dampak Pemerintah Tak Bisa Tentukan Prioritas

akhdiansyah yongq

Terkait Belum Prajabnya Ratusan CPNS Dompu 2009

MATARAM, GOMONG.COM – Direktur Eksekutif Lembaga Studi Kemanusiaan (LenSA) NTB Akhdiansyah alias Yonkq, melontarkan pandangan kritis terhadap persoalan ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Dompu Formasi 2009 yang hingga kini belum diprajabatankan.
“Saya kira ini dampak dari posisi pemerintah yang tidak bisa menentukan skala prioritas pembangunannya. Ujung-ujungnya CPNS inilah menjadi pihak yang dikorbankan,” tegas pria asal Dompu itu.

Seharusnya, menurut Yonkq, kalau ada skala prioritas pembangunan yang baik, maka pemerintah bisa menentukan pilihan untuk menerima atau menolak CPNS tersebut.

Apalagi sejak tahun 2008, 2009 dan 2010, pihaknya sudah mengeluarkan analisis anggaran, bahwa di Dompu serapan anggaran dari APBD untuk PNS mencapai angka 65-70 persen.

Terkait alasan pemerintah daerah yang belum bisa memprajab ratusan CPNS itu karena alokasi anggaran yang minim, Yonkq menilainya masuk akal. Setidaknya ada dua hal yang mendasarinya.

Pertama, karena dalam APBD yang seharusnya ada skala prioritas, namun pada dokumen RPJMD tidak pernah disebutkan Dompu butuh banyak PNS, kecuali guru dan tenaga kesehatan. “Tapi oleh beberapa penentu anggaran, hal-hal tersebut diabaikan,” tandasnya.

Kerdua, lanjut Yonkq, karena memang komposisi anggaran masih berkutat pada level elite (oligarkhi anggaran), sehingga soal-soal atau masalah-masalah yang emergency seperti ini tidak bisa teratasi dengan baik.

Dia berharap, para pimpinan daerah, Bupati dan DPRD, tidak sampai masalah nasib CPNS yang belum diprajab dan belum dibayar rapelnya selama tujuh bulan (Januari-Juli 2010) ini dijadikan senjata untuk bargaining politik.

“Jangan lagi dijadikan alat bergaining politik oleh para elite, seperti yang terjadi sebelumnya. Misalnya, dana Bantuan Sosial (Bansos) atau dana aspirasi oleh DPRD dan Bupati disepakati tanpa pengetahuan publik,” tegasnya.

Yonkq juga mengharapkan, persoalan CPNS yang belum diprajabkan ini dapat segera diselesaikan dengan baik. “Semoga soal ini diselesaikan dengan otak yang baik dan jernih, sesuai mekanisme yang ada. Serta, hati yang bersih, keberpihakan pimpinan daerah lebih pada yang dirugikan,” ujarnya. (won donggo)sumber www.gomong.com,copi of www.LenSANTB.blogspot.com