 |
| Ilustrasi BSPS |
Dengan adanya bantuan yang dikhususkan untuk perumahan masyarakart yang tidak layak huni tersebut memicu konflik antara masyarakat, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) serta pemerintah sendiri, yang dikabarkan bahwa adanya kecurangan serta pungutan liar yang dilakukan oleh UPKserta aparat desa yang bertugas untuk menginput data dan menyurfi dilapangan, karena memang pada dasarnya dikabarkan bahwa bantuan ini tidak menarik biaya dan hanya bermodalkan KTP yang memiliki nomor induk keluarga (NIK) dan lampiran gambar rumahnya.
seperti yang dialami oleh masyarakat desa Mangge Asi Dompu serta warga Bali 1 Dompu, ternyata adanya kecurangan yang dilakukan oleh tim UPK yang katanya bersekongkol dengan aparat desanya untuk mendata dengan cara memilih tanpa melihat fakta, seperti kejadian yang diributkan sejak minggu kemarin sampai sekarang ini bahkan ada juga sebagian masyarakat desa Mangge asi berbondong-bondong mendatangi bapak Abdul Mu'is selaku kabid Fisik Bappeda Dompu untuk memintai keterangan serta penjeklasan tentang bantuan rumah yang tidak layak Huni tersebut.
Adapun tanggapan dari bapak Abdul Mu'is saat ditemui kemarin (kamis 10/10/2012) oleh tim Sanggicu,"jika memang adanya kecurangan serta pemungutan liar seperti apa yang dikabarkan, itu tidak sangkut pautnya dengan pemerintah Bappeda melainkan itu mungkin sengaja dilakukan oleh tim UPK serta aparat desa masing-masing yang mencari keuntungan sendiri, dan sekarang pengimputan data dan surfey kondisi rumah sudah dilakukan untuk mendata ulang dan mereka semua memenuhi prosedur kerja" ujar pak Mu'is diruang kerjanyan.
dan harapannya agar masyarakat tidak lagi meributkan masalah tersebut karena seperti yang diharapkan oleh Menpera kata pak Mu'is, agar masyarakat penghuni rumah tidak layak huni yang belum mendapatkan bantuan BSPS tahun ini akan dikedepankan ditahun 2013 depan, karena memang program ini berlanjut sampai tahun 2014 esok" jelasnya
*)Azis-
Tidak ada komentar :
Posting Komentar